Kekayaan alam yang berlimpah di daerah timur Indonesia menjadi daya tarik bagi belanda untuk menguasainya. Diperlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menarik Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat, untuk bergabung menjadi bagian Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI).
Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara.
Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebelum nama Papua (Irian) Barat dikenal ada banyak nama yang diberikan salah satunya Kerajaan Majapahit yang menyebut dengan dua nama yaitu Wanin dan Sram.
Sedangkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea), sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua.
Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata.
Perjuangan Melalui Diplomasi
Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata diantara kedua belah pihak adalah melalui jalan Diplomasi.
Dimana, sesuai dengan isi kesepakatan dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) sebenarnya telah dinyatakan bahwa Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia pada akhir 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut.
Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda nampaknya tidak mematuhi isi perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) tersebut, sehingga bangsa Indonesia berusaha keras merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahan ini ke Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).
Persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukan ke dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, dimana pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda.
Perjuangan Melalui Ekonomi dan Politik
Disamping itu, jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi.
Dimana, bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, pemogokan buruh pada perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
Sedangkan jalan lewat politik, Pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Maka pada 17 Agustus 1956 Pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soa Siu.
Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata
Perjuangan dengan jalan diplomasi, politik, maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata.
Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian konflik Indonesia-Belanda, antara lain Operasi TRIKORA, Operasi Komando Mandala, Operasi Banteng di Kaimana Fak-fak, Operasi Serigala di Teminabuan dan juga Sorong, Operasi Naga di Marauke dan juga Kaimana.