Salah satu sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965.
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956.
Kenapa Demokrasi Terpimpin?
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara.
Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUDS 1950 kembali ke UUD 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro-kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945.
Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:
- Tidak berlaku kembali UUDS 1950,
- Berlakunya UUD 1945,
- Dibubarkannya konstituante,
- Pembentukan MPRS dan DPAS.
Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya?
Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia.
Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik.
Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya.
Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu.
Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal-balik antara PKI dengan Presiden Soekarno.
Demikian pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian, terima kasih sudah mampir. Jika kalian ingin bertanya silahkan komentar dibawah ya...